Kaur, Swara Bengkulu – Setiap Kepala Pemerintahan Daerah wajib melaporkan LKPJ-nya ke Dewan Tiga Bulan setelah tahun anggaran berakhir, hari ini selasa (27/3) sidang Paripurna DPR Kaur berjalan lancar membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2017 yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kaur, OPD dan FKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos Menyampaikan  dengan adanya laporan ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menyampaikan laporan mengenai segala upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan diberbagai urusan dan bidang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu Kaur yang Mandiri dan Sejahtera. Dengan disampaikannya LKPJ Bupati Kaur tahun anggaran 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah berusaha mempertanggungjawabkan segenap kewenangan yang dilaksanakan kepada masyarakat melalui DPRD dengan harapan dapat menjadi media transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang efektip dan efisen yang berlandaskan Undang-undang.

Kegiatan pembangunan disegala bidang terus akan dilakukan dan perlu mendapatkan perhatian serius agar memperoleh hasil yang lebih baik, pembangunan pada tahun 2017 dan tahun mendatang masih menghadapi pekerjaan berat dalam rangka memperbaiki derajat hidup masyarakat Kabupaten Kaur secara keseluruhan.

Pembangunan dibidang pendidikan masih memerlukan usaha keras untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, pembangunan dibidang kesehtaan masih memerlukan upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, Sedangkan untuk menunjang pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk meningkatkan arus distribusi barang dan jasa sehingga meningkatkan perekonomian rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur ada dua Prioritas yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksankaan tercantum dalam APBD tahun anggaran 2017 dan perubahan di Kabupaten Kaur, mencakup 28 urusan, meliputi 22 urusan wajib dan 6 urusan pilihan.

1). Prioritas urusan wajib terdiri dari 22 urusan, adapun ke 22 urusan tersebut antara lain Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, Pemuda Dan Olah Raga, Penanaman Modal. Koprasi,Usaha Kecil Dan Menengah. Adm Kependudukan Dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Pangan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungam Anak,  Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Dan Perpustakaan.

Dari ke 22 urusan tsb pada tahun anggaran 2017 terbesar dialokasikan pada urusan pendidikan 19,42% dan urusan pekerjaan umum dan penataruang 14,38% dari total APBD tahun anggaran 2017 sebesar 847,329,961,995,26 rupiah

2). Prioritas urusan Pilihan terdiri dari 6 urusan tersebut antara lain :

– Kelautan Dan Perikanan

– Pertanian, Pariwisata,

– Perindustrian,

– Perdagangan,

– Transmigrasi.

Dari ke 6 urusan tersebut terbesar dialokasikan pada urusan pertanian sebesar 2,49% dari total APBD tahun 2017.

Selain urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kaur juga melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Prioritas pungsi urusan pemerintahan daerah sebesar 95,13% yang terdiri dari Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Fungsi penunjang lainnya (Trantib dan Bencana). Prioritas urusan pemerintahan umum yaitu urusan kesbangpol sebesar 95,71% hal ini Harus mendapatkan perhatian serius bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan  serta dapat digunakan sebagai catatan tersendiri bagi perbaikan capaian kinerja dimasa yang mendatang  demikan juga sebaliknya keberhasilan yang telah dicapai dari tahun sebelumnya dan tahun ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa mendatang.

Bupati kaur juga menambakan Dengan penyampaian LKPJ ini mudah-mudahan DPRD dan Masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Rekomendasi saran yang sifatnya membangun untuk mencapai tujuan bersama. (Zahri/SB)