Kota Bengkulu, Swara Bengkulu – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MPC Pemuda Pancasila Kota Bengkulu untuk mendesak dan meminta pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk menindak lanjuti beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu serta oknum terkait lainnya. Adapun dugaan penyimpangan tersebut antara lain yaitu : Dugaan penggelapan keuangan Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Temuan hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu di Dinas PPKAD Kota Bengkulu, RSUD Kota Bengkulu, Dinas PUPR Kota Bengkulu dan Indikasi pungutan liar terhadap tenaga honorer dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.

Massa ini dipimpin Goang Ginaldi dan berjumlah sekitar 70 orang yang berasal dari kader muda Pemuda Pancasila. Aksi ini dijaga ketat puluhan Polisi dari Polres Bengkulu. Massa terlebih dahulu berkumpul di halaman Masjid At Taqwa Bengkulu Jl. Seokarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya massa berjalan kaki kedepan pintu gerbang masuk kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dan langsung melakukan orasi, membentangkan spanduk dan pamplet serta meminta untuk dapat hearing dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Pihak Kejari Kota Bengkulu akhirnya menerima 7 orang Perwakilan dari MPC Pemuda Pancasila. Dalam pertemuan tersebut pihak Kejari diwakili oleh Kasie Intel dan Kasie Pidsus  Oktalian Darmawan, kegiatan Aksi tersebut secara lengkap dapat di lihat dalam tayangan berikut :

Pemuda Pancasila Bengkulu dalam Pers Releasenya juga menyampaikan:

Sehubungan dengan penangananan kasus tindak pidana korupsi di Kota Bengkulu, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, dengan ini mengimbau dan menyatakan :

Kepada KPK RI :

  1. Untuk segera melakukan SUPERVISI terhadap Kasus Uang Rp 500 juta yang melibatkan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon DKK. Kasus uang Rp 500 juta tersebut diduga melibatkan aktor-aktor yang belum tersentuh hukum dan masih terlindungi, dengan adanya supervisi dari KPK, diharapkan dapat mengawal kasus tersebut hingga tuntas
  2. Untuk melakukan SUPERVISI terhadap tindak lanjut KASUS BANSOS Kota Bengkulu yang belum tuntas. Perluya KPK campur tangan dalam penanganan kasus Bansos sehingga tidak berlarut-larut dan demi kepastian hukum. Kasus tersebut masih mandeg sejak praperadilan dimenangkan oleh para TERSANGKA.

Kepada Kejaksaan Agung :

  1. Untuk Segera memantau dan mengawasi proses hukum terhadap kasus Uang Rp 500 juta yang melibatkan Sekda Kota Bengkulu
  2. Untuk mengawasi tindak lanjut kasus Bansos Kota Bengkulu

Kepada Kejari Bengkulu :

  1. Segera tuntaskan tindak lanjut Kasus Bansos Kota Bengkulu
  2. Segera tetapkan tersangka dalam kasus uang Rp 500 juta di DPPKAD Kota Bengkulu (sekarang BPKAD Kota Bengkulu)
  3. Segera tindak lanjuti laporan dugaan korupsi dan gratifikasi yang akan dilaporkan oleh Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, antara lain di :
  4. RSUD Kota Bengkulu
  5. DPPKAD Kota Bengkulu (BPKAD Kota Bengkulu)
  6. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
  7. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu
  8. Dinas PUPR Kota Bengkulu
  9. Bank Bengkulu
  10. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

“Dengarkan pak Kajari kami rakyat indonesia yang peduli, kami tuntut menuntaskan kasus tersebut. Kami menduga bapak telah ada kesepakatan, tuntaskan kasus ini kami minta kejelasan pak” tegas Goang.

Massa mengancam jika Kejari Kota Bengkulu tidak memberikan pernyataan dan kejelasan terkait kasus yang mereka tuntutan mereka akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi.(Ameng/SB)