Provinsi Bengkulu, Swara Bengkulu  – Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah Mengatakan” Walikota Dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023, menjaga koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu dalam setiap merencanakan program kerja.

Rohidin Mersya juga menegaskan kepada semua Kepala Daerah Kabupaten/Kota, untuk menyesuaikan setiap program yang akan dilaksanakan harus sesuai dan kepala daerah harus taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah di Kabupaten/Kota juga menjaga hubungan baik dan selalu berkomunikasi dengan lembaga legislatif, yakni DPRD Kabupaten/Kota. “Wajib bersatu, koordinasinya baik. Sebab tidak bisa berjalan tanpa DPRD. Selain itu juga fungsikan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” tutur Rohidin.

kota itu beranda utama Provinsi Bengkulu, kota itu barometer utama pembangunan Bengkulu, maka semua aktifitas di level Pprovinsi secara otomatis berada di Kota. Untuk itu, infrastruktur perkotaan harus kita bangun bersinergi,” imbuhnya, Senin (24/9/2018).

Provinsi memegang tata ruang peruntukan kawasan. Untuk membangun perizinan, IMB dan sebagainya, sambung Rohidin, itu tetap menjadi kewenangan Kota Bengkulu. Semua itu adalah urusan kota, termasuk soal pelayanan publik.

“Itu sama dengan bagaimana kita memperlakukan kabupaten yang lain. Tapi, dalam bentuk struktur bagaimana penggunaan kawasan dan sebagainya agar kota ini menjadi tertata itu menjadi kewenangan Provinsi,” terangnya.

Rohidin menambahkan, masalah seperti kampung nelayan alhamdulillah sudah sampai pada proses finalisasi sertifikat.

“Bank Bengkulu juga kita support, mari kita besarkan secara bersama-sama. Termasuk, penataan kawasan wisata Pantai panjang. Saya melihat kinerja Pak Helmi dalam satu periode sebelumnya itu bagus sekali. Tinggal running lagi menjalankan periode berikutnya,” ungkapnya.

“Kota ini akan tertata dengan baik, saya yakin sekali dengan Pak Helmi Hasan dan Pak Dedi Wahyudi. Dengan kapasitas mereka berdua, pasti beranda kota ini akan lebih bagus karena ini adalah Kota ini membutuhkan pelayanan yang baik di setiap Kabupaten/Kota. “Kita ingin mengundang investasi, tapi dengan pelayanan yang baik. Dengan itu maka akan ada kesejahteraan nantinya. (Ameng /SB/ADV)