Kota Bengkulu, Swara Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu meminta pihak Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Tenaga Listrik Bengkulu di Teluk Sepang Pulau Baai Kota Bengkulu untuk memberdayakan tenaga kerja lokal pada Sidak Senin (11/11/2019).
Sebelumnya ada pengaduan dari masyarakat Kelurahan Teluk Sepang pada Rabu (6/11/2019), menurut keterangan Ketua LPM Teluk Sepang Ujang Usman, lapangan kerja bagi warga Teluk Sepang menjadi salah satu poin utama yang seharusnya disepakati dan direalisasikan sebelum berdirinya PLTU Batu Bara. Tetapi, sampai saat ini polemik tersebut belum juga selesai.
Setelah masyarakat menyambangi Gedung DPRD Kota Bengkulu, pelaporan atas masyarakat Teluk Sepang, hari ini giliran Anggota Dewan menyidak PLTU Batubara perihal laporan tersebut.
“Sidak kali ini menindak lanjuti atas kedatangan masyarakat Teluk Sepang ke kantor DPRD, kami beserta rombongan langsung kelapangan untuk memenuhi permintaan masyarakat supaya kami mengakomodir dalam memprioritaskan masyarakat Teluk Sepang dalam bekerja,” ujar Suprianto, Senin (11/11/2019).
Lanjutnya, setelah kami melakukan diskusi ke pihak manajemen PLTU tetapi mereka bicara tanpa menggunakan data dan akhirnya kami belum bisa memutuskan apa-apa.
“Kami bersepakat akan membicarakan ini ulang ke DPRD untuk sama-sama crosschek data-datanya, apakah betul yang mereka sampaikan tadi sesuai dengan data sebenarnya,” katanya.
Begitu juga yang disampaikan oleh Zulhelmi ASE Engineering PLTU Batu Bara Teluk Sepang bahwa hal sewajarnya masyarakat Teluk Sepang ketika menurut mereka ada keluhan melapor ke anggota dewan Untuk sejauh ini masyarakat Teluk Sepang sudah ada yang kami pekerjakan tetapi kami memperkerjakan mereka sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
“Untuk pembuangan limbah yang selama ini juga masyarakat keluhkan itu nantinya akan ada yang mengkaji, sebagai anggota dewan kami belum bisa memutuskan itu limbah atau bukan. Tentu kita tidak berdasarkan opini masyarakat, kalau memang iya itu limbah maka perlu ada pengecekan terlebih dahulu ke Laboratorium, lalu apakah limbah itu masih standar atau tidak untuk dibuang keperairan secara langsung,” ucap Suprianto.
“Sebagai wakil rakyat kami anggota dewan akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat apapun itu keluhannya,” tutupnya.
Sebagai catatan listrik ini akan dialirkan se-Sumbangsel, jumlah Pekerja 300 orang dibulan Oktober sampai sekarang di dominasi Warga Negara Asing (WNA) 50% Warga Negara Indonesia (WNI) 50%, semua mulai dari Pekerja kantor sampai ke-lapangan. Sekarang kesiapan PLTU ini sudah 95% sampai akhir tahun ini, kalau sudah selesai pekerja yang tinggal 100 orang.(R17//SB/Adv)