Tubei , Swara Bengkulu –. Keresahan kepala-kepala desa yang disuara oleh Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa (APDESI) tentang rencana pemerintah kabuparen (Pemkab) Lebong yang akan memangkas Alokasi Dana Desa(ADD) langsung direspon oleh Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lebong, Selasa (07/07/2020).
Saat dikonfirmasi oleh Swara Bengkulu, Ketua Komisi I DPRD Lebong, Wilyan Bachtiar, S.IP mengatan bahwa eksekutif(pemerintah) tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemangkasan anggaran, harus jelas dulu aturannya, selain itu apa urgesinya hingga ADD juga akan dipangkas. Jika rencana pemangkasan ADD itu untuk alasan penanggulangan covid 19, ini menurut saya sudah berlebihan.
“sedangkan dana yang dialokasikan dari rasionalisasi anggaran OPD-OPD sebesar 22,9M masih kami pertanyakan bagaimana realisasinya, ini ada lagi rencana mau memangkas ADD” Kata Wilyan lagi.
terkait keresahan para kepala-kepala desa soal rencana pemangkasan ADD, Wilyan mengatakan siap untuk menyuarakan keresahan tersebut kepada pihak eksekutif. “Kami komisi I menyarankan kepada APDESI untuk secara resmi meminta pertemuan ke DPRD, Kami akan siap memfasilitasi dan menampung keluhan para kepala desa”
“Kami juga nantinya akan minta kepada eksekutif untuk nenjelaskan terkait realisasi anggaran penanggulangan Covid 19 dan soal adanya rencanya pemangkasan ADD ini” demikian pungkas Wilyan. (A.one/SB)